PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN, PENETAPAN STATUS, PENGALIHAN STATUS,
DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat
(4), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengadaan,
Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah
Negara;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1957 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang
Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
870);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3469);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4515);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENGADAAN,
PENETAPAN STATUS, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN
HAK ATAS RUMAH NEGARA.
2
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas
pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang
jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah
tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih
memegang jabatan tertentu tersebut.
3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak
dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai
Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan
Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
5. Penetapan Status Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan
Rumah Negara ke dalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II,
atau Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah
Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
6. Pengalihan Status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II
menjadi Rumah Negara Golongan III, atau perubahan status Rumah Negara Golongan
I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau
berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
7. Pengalihan Hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang
berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta
tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.
8. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu
lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian,
yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.
9. Satuan Rumah Susun adalah Rumah Susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan
secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan
umum.
10. Blok Rumah Susun adalah satu kelompok Rumah Susun yang terdiri dari beberapa
Satuan Rumah Susun yang secara tegas terpisah dengan kelompok Rumah Susun lainnya
secara vertikal.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.
12. Pimpinan Instansi adalah pejabat yang memimpin kementerian/ lembaga.
Pasal 2
Rumah Negara terdiri dari Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan
Rumah Negara Golongan III.
3
BAB II
TATA CARA PENGADAAN RUMAH NEGARA
Pasal 3
(1) Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara :
a. pembangunan;
b. pembelian;
c. tukar menukar atau tukar bangun; atau
d. hibah.
(2) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, tukar bangun, atau
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat
dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau badan usaha.
(4) Pengadaan Rumah Negara dengan cara tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap bangunan dan/atau tanah milik
negara pada instansi pengguna barang.
(5) Dalam hal bangunan dan/atau tanah milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
yang akan dipertukarkan berupa Rumah Negara beserta tanahnya, bangunan
penggantinya diperuntukan kembali untuk Rumah Negara sesuai dengan status golongan
semula dan selebihnya dapat berupa rumah dan/atau bangunan lainnya.
(6) Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau
tukar bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus
sesuai dengan standar tipe dan kelas Rumah Negara bagi pejabat dan Pegawai Negeri.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB III
TATA CARA PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
Pasal 4
(1) Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk mendaftar dan mengajukan usul Penetapan
Status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II kepada Pimpinan
Instansi yang bersangkutan yang diperoleh dari Pengadaan Rumah Negara dan/atau
perubahan fungsi menjadi Rumah Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dimiliki
oleh negara.
(2) Usul Penetapan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
a. bukti kepemilikan Rumah Negara;
b. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi; dan
c. tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.
(3) Berdasarkan usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi
yang bersangkutan menetapkan status Rumah Negara dalam lingkup wewenangnya ke
dalam Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II paling lambat 1
(satu) tahun sejak dimiliki oleh negara.
(4) Tembusan keputusan Penetapan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
4
(5) Pimpinan Instansi yang bersangkutan menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan I
dan Rumah Negara Golongan II sebagai barang milik negara yang berada dalam lingkup
wewenangnya kepada :
a. Menteri selaku Pembina Rumah Negara; dan
b. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 5
(1) Penetapan Status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II yang
berupa Satuan Rumah Susun dilakukan untuk satu Blok Rumah Susun.
(2) Penetapan Status Rumah Negara untuk satu Blok Rumah Susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan satu Penetapan Status Rumah Negara
Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.
Pasal 6
Penetapan Status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri dengan cara
Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III
sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Presiden ini.
BAB IV
TATA CARA PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA
Pasal 7
Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III wajib
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. umur Rumah Negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh negara atau
sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara;
b. status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari
instansi yang bersangkutan;
d. penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10
(sepuluh) tahun;
e. penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang
bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah
dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara
paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Negara
Golongan III dengan ketentuan: karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut,
kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap
bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
g. untuk Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun, sudah mempunyai perhimpunan
penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.
Pasal 8
(1) Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III
dilakukan berdasarkan permohonan penghuni.
5
(2) Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah
Negara Golongan III kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada instansi
yang bersangkutan.
(3) Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk melakukan kajian terhadap usul Pengalihan
Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
a. statistik Rumah Negara yang ada;
b. jumlah Rumah Negara; dan
c. analisis kebutuhan Rumah Negara.
(4) Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil kajian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan Instansi dengan melampirkan dokumen :
a. salinan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II;
b. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II;
c. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP)
Rumah Negara Golongan II dari instansi yang bersangkutan; dan
d. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.
(5) Berdasarkan kajian yang dilakukan pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Instansi yang bersangkutan
mempertimbangkan usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II yang berdiri
sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya
menjadi Rumah Negara Golongan III.
(6) Pimpinan Instansi memberikan persetujuan secara tertulis atas usul Pengalihan Status
Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Dalam hal Pimpinan Instansi menolak usul Pengalihan Status Rumah Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penolakan tersebut disampaikan kepada
pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dengan disertai alasan
penolakan.
(8) Dalam hal usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara
Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Rumah Susun, maka
Pengalihan Status Rumah Negara tersebut diusulkan untuk satu Blok Rumah Susun.
Pasal 9
Berdasarkan persetujuan atas usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi
Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pimpinan
Instansi yang bersangkutan mengajukan permohonan Pengalihan Status Rumah Negara
kepada Menteri, dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
a. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi;
b. salinan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II yang dilegalisir
paling rendah oleh pejabat eselon II instansi yang bersangkutan;
c. salinan tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan tentang penguasaan
tanah;
d. salinan keputusan otorisasi pembangunan rumah/surat keterangan perolehan dari
instansi yang bersangkutan;
e. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan membangun dari
instansi yang bersangkutan;
f. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II;
g. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP)
Rumah Negara Golongan II dari instansi yang bersangkutan;
6
h. berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah yang dibuat oleh instansi yang
bersangkutan;
i. surat keterangan dari instansi yang bersangkutan bahwa rumah dan tanahnya tidak
dalam sengketa;
j. surat pernyataan kesanggupan membeli Rumah Negara oleh penghuni; dan
k. surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila Rumah Negara tersebut berdiri di
atas tanah pihak lain.
Pasal 10
(1) Berdasarkan usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara
Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri melakukan kajian
berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Dalam hal Menteri menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
menetapkan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.
(3) Dalam hal Menteri menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
menyampaikan penolakan kepada Pimpinan Instansi yang mengusulkan disertai dengan
alasan penolakan.
(4) Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Pimpinan Instansi
yang bersangkutan.
(5) Menteri menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan III sebagai barang milik negara
yang berada dalam lingkup wewenangnya kepada Menteri Keuangan.
(6) Berdasarkan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan III, Pimpinan Instansi
yang bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar pengguna barang.
(7) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada
Menteri dan Menteri Keuangan.
Pasal 11
(1) Pimpinan Instansi yang bersangkutan dapat melakukan perubahan status Rumah Negara
Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dengan ketentuan :
a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan/atau
b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.
(2) Sebelum melakukan perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah
Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi mengajukan
permohonan pertimbangan teknis kepada Menteri dengan melampirkan :
a. surat keputusan adanya perubahan atau penggabungan organisasi dan/atau surat
keputusan tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula;
b. jumlah rumah jabatan yang ada;
c. analisis kebutuhan rumah jabatan;
d. salinan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I; dan
e. gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi yang akan diusulkan
perubahannya menjadi Rumah Negara Golongan II.
(3) Menteri melakukan kajian atas permohonan Pimpinan Instansi yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan pertimbangan teknis.
(4) Dalam pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberikan
rekomendasi atas usul perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah
Negara Golongan II.
7
(5) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan
Instansi yang bersangkutan menetapkan perubahan status Rumah Negara Golongan I
menjadi Rumah Negara Golongan II.
(6) Keputusan perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara
Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tembusannya disampaikan kepada
Menteri dan Menteri Keuangan.
Pasal 12
(1) Pimpinan Instansi yang bersangkutan dapat melakukan perubahan status Rumah Negara
Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah
jabatan dengan ketentuan harus secara teknis memenuhi syarat sebagai rumah jabatan
berdasarkan tipe dan kelas Rumah Negara, serta tersedia rumah pengganti.
(2) Penetapan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Instansi yang
bersangkutan.
(3) Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara
Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada
Menteri dan Menteri Keuangan.
BAB V
TATA CARA PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA
Pasal 13
(1) Menteri menyelenggarakan pengelolaan Rumah Negara Golongan III.
(2) Permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III diajukan oleh penghuni sah
kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi tempat bekerja atau
instansi asal bekerja.
(3) Menteri mengajukan permintaan persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan
III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta atau tidak beserta tanahnya baik yang
berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun kepada Menteri Keuangan dengan
melampirkan daftar rekapitulasi Rumah Negara Golongan III yang diusulkan untuk
dialihkan haknya kepada penghuni.
(4) Menteri Keuangan memberikan persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan
keputusan Pengalihan Hak Rumah Negara dan penetapan harga rumah beserta atau
tidak beserta tanahnya berdasarkan penaksiran dan penilaian oleh panitia yang
dibentuk Menteri.
(6) Keputusan Pengalihan Hak Rumah Negara dan penetapan harga Rumah Negara Golongan
III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tembusannya disampaikan kepada Menteri
Keuangan dan Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
(7) Pengalihan Hak Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan
cara sewa beli dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling
singkat 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
Pasal 14
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan Pengalihan Hak Rumah Negara dan
menandatangani surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Golongan III atas nama
Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Pembayaran harga Rumah Negara Golongan III secara angsuran disetor oleh penyewa
beli ke rekening Kas Umum Negara.
(3) Departemen Keuangan cq. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melaporkan hasil
penerimaan negara dari pembayaran angsuran sewa beli Rumah Negara Golongan III
kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
Pasal 15
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik
rumah dan pelepasan hak atas tanah yang berdiri sendiri atau berupa Satuan Rumah
Susun kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga
tanahnya sesuai dengan perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (7).
(2) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan
pelepasan hak atas tanah yang berdiri sendiri atau berupa Satuan Rumah Susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan hak untuk
memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Menteri menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan III yang telah diserahkan hak
milik rumahnya dan pelepasan hak atas tanahnya kepada Menteri Keuangan untuk
dihapuskan dari daftar barang milik negara.
(4) Tembusan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis Penetapan Status, Pengalihan Status, dan
Pengalihan Hak atas Rumah Negara diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Permohonan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan
III dan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara yang telah diajukan kepada Menteri
sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini, diselesaikan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada saat permohonan tersebut diajukan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka:
a. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status
Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81
Tahun 1982; dan
9
b. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah
Negeri;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, segala peraturan pelaksanaan di bidang
Rumah Negara yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Presiden ini.
Pasal 20
Peraturan Presiden ini muIai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 Pebruari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretariat Kabinet
Bidang Hukum,
ttd.
Dr. Iman Santoso
