Pensiunan PT. Angkasa Pura I Terancam Masuk Penjara

Category: Regional
Published on Wednesday, 30 November 2011 08:20



Jakarta, press3G- Sebanyak 14 orang pensiunan pegawai PT Angkasapura I (Persero) yang rata-rata berusia 60 tahun ke atas terancam masuk penjara. Ke-14 orang tersebut di anggap bersalah karena menempati rumah tanpa hak.
Mereka di anggap melanggar Keputusan Direksi Perum Angkasapura I Nomor SKEP : 599/KP.20.3.8/1990 tentang pengembalian rumah dinas bagi Pegawai Perum Angkasapura I karena berhenti atau pensiun. Mereka terancam 2 tahun penjara dan denda sebesar 20 juta rupiah.
Sebelumnya para pensiunan Angkasa Pura I tersebut menempati rumah dinas secara resmi melalui penunjukan dari Direksi Angkasa Pura I secara bertahap dari tahun 1992 sampai 1997. Bahkan sejak tahun 2002 para penghuni sudah mengajukan permohonan untuk membeli rumah dinas dan pernah mendapat tanggapan.



Ke 14 orang lansia tersebut adalah, Edmon R.A.L, H. Noerodi Sidik, Ny. YosSudaryanto, Ny. Marchan, Hartoyo Indra Asmara, Putranto Hardan, Puji Harjoko, H. Danas Dalimonte, Darmadji, Ny. I.G.P. Mustika,Wulang Kupiyotomo,Kunto Prastowo,Surachman, Aziz Sitomorang.
Mereka hingga saat ini masih menghuni rumah dinas di Gang Tengah dan Blok D Rawasari Jakarta Pusat.

Noerodi Sidik salah seorang pensiunan PT. Angkasapura I yang di kriminalisasikan kepada wartawan, Selasa (29/11) mengatakan, berkas perkara mereka baik di Kepolisian Resot Jakarta Pusat maupun oleh JPU dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di pisahkan sendiri-sendiri. Sehingga tahapan prosesnya juga berbeda-beda. Dari ke-14 orang tersangka, 7 (tujuh) orang di antaranya telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Lanjutnya, Keputusan Direksi Perum Angkasapura I Nomor SKEP: 599/KP.20.3.8/1990 juga telah di cabut dengan Keputusan Direksi PT. Angkasapura I Nomor: 57/RT.01.05/2009 tentang pengembalian rumah dinas yang di tetapkan pada tanggal 16 Juni 2009. Dengan demikian ketika para pensiunan di laporkan pada tanggal 22 September 2009 dengan dugaan telah melakukan tindak pidana, SK 599 tahun 1990 sudah tidak berlaku. Kenyataannya, baik SK Nomor 599 tahun 1990 maupun SK Nomor 57 tahun 2009 tidak di laksanakan karena memang sudah ada permohonan pembelian rumah melalui Direksi PT Angkasapura I ke Menteri Negara BUMN yang hingga saat ini belum di jawab.
Surat bernomor : 4028/TK.00.4.3/2006/DU-B tertanggal 14 Desember 2006 berisi perihal permohonan pembelian rumah dinas PT Angkasapura I tersebut di tandatangani langsung oleh Direktur Utama Bambang Darwoto.
“ Namun ironisnya Bambang Darwoto pula yang mengusir kami para pensiunan dengan Surat pengosongan SP I, SP II dan SP III” ungkapNoerodi Sidik dengan penuh keheranan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Noerodi Sidik dari LBH Jakarta Sidiq SH juga mengatakan, dalam esepsi-nya dakwaan jaksa tidak cermat karena penerapan UU yang sudah tidak berlaku lagi. Menurut pasal I ayat (2) KUHP jika ada UU yang baru di sahkan maka UU yang sudah lama tidak berlaku.

“ Kami melihat ada pelanggaran hak atas perumahan, tetapi yang penting adalah hak atas peradilan yang jujur. Karena ini adalah sistim peradilan, maka kami akan lihat mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Kami melihat ada dugaan rekayasa karena masih sumir. Dan kasus ini terlalu di paksakan untuk di sidangkan” jelas Sidiq.

Kalau pihak kepolisan tahu, lanjut Sidiq, bahwa dasar laporannya adalah SKEP yang sudah tidak berlaku maka kasus ini seharusnya tidak akan di teruskan sampai ke-persidangan.
Sidiq juga mengatakan, LBH Jakarta akan terus melakukan pembelaan dalam persidangan. Sidiq berharap esepsi-nya dapat di terima dan Sidiq meminta pengadilan pada putusan sela-nya menghentikan proses persidangan atas kasus ini. Mengingat ada hak warga negara yang di kalahkan oleh aturan yang sudah tidak berlaku lagi.

Putusan sela kasus ini akan di bacakan pada hari Selasa minggu depan tanggal 6 Desember 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Noerodi Sidiq dkk meminta kepada Majelis Hakim yang memimpin sidang mereka, dapat melihat secara objektif kasus ini dan tidak di samakan putusan sela tersebut seperti kasus sebelumnya.
(sy)

Sumber: http://press3g.com/index.php/using-joomla/extensions/modules/content-modules/109-regional/117-pensiunan-pegawai-pt-angkasa-pura-i-terancam-masuk-penjara

Mau beli rumah dinas, pensiunan Angkasa Pura malah dipidana

Selasa, 22 November 2011 | 14:23:00

Jakarta - Upaya 15 orang pensiunan PT Angkasa Pura I(Persero) mengajukan kepemilikan rumah dinas yang sudah ditempati puluhan tahun diganjar pemidanaan. Disinyalir, ke-15 orang itu diusir untuk kepentingan pembangunan Apartemen Green Garden Cempaka Putih.

Tujuh orang diantaranya telah didakwa menempati rumah dinas Komplek Perhubungan Cempaka Putih tanpa izin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"Kami didakwa menempati atau menghuni rumah dinas Angkasa Pura I di Komplek Perhubungan Udara Blok D Cempaka Putih tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya PT Angkasa Pura I," kata salah seorang terdakwa, Noerodi Sidik kepada gresnews.com, saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Padahal, menurut Sidik, 15 orang tersebut sudah menempati rumah dinas puluhan tahun sejak 1991 berdasarkan Surat Penetapan Direksi PT Angkasa Pura I. Sebelum pensiun, sekitar 2002 hingga 2003 beberapa penghuni rumah dinas mengajukan permohonan untuk membeli rumah itu.

Menteri BUMN
Permohonan pun disambut baik Direktur PT Angkasa Pura I, Bambang Darwoto. Pada 2006, Bambang mengeluarkan surat AP.I.4208/TK.004.3/2006/DU-B kepada Menteri Negara BUMN untuk memproses izin pembelian rumah dinas tersebut.

"Permohonan kami yang diteruskan kepada Menteri didasarkan pada Kepmen Nomor 89 Tahun 1991 tentang Pemindahan Aktiva Tetap BUMN. Jadi mekanismenya memang ada," kata Sidik.

Namun, Menteri Negara BUMN tidak memberikan tanggapan hingga saat ini. Pada 2009, tiba-tiba ke-15 orang ini diusir oleh Direksi PT Angkasa Pura I untuk meninggalkan rumah dinas. Dasar pengusirannya disebutkan, adanya ketentuan SK Nomor 599 Tahun 1990 tertanggal 25 Juni 1990, bahwa 6 bulan setelah pensiun, rumah dinas harus dikosongkan.

Sidik dan kawan-kawan memang mengetahui keberadaan SK itu, bahkan disebutkan juga dalam SK pensiun masing-masing penghuni. "Tapi, menurut kami itu tidak berlaku. Kami tidak pernah diusir. Kami juga diperkenankan untuk merenovasi dan membangun rumah. Bahkan kami sudah habis banyak uang untuk membangun rumah itu," ujar Sidik.

Direksi pun mengeluarkan peringatan hingga ketiga kalinya. Kompensasi memang ditawarkan sebesar Rp50 juta. Tapi, nilai itu tak sebanding dengan harga tanah dan rumah di wilayah tersebut yang rata-rata setara dengan Rp2,5 miliar. Akhirnya Sidik Cs memilih bertahan.

Pada Maret 2010, para pensiunan dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat. Selain itu, berbagai teror melalui preman juga dirasakan mereka. Satu orang akhirnya menyerah dan rela pindah dari lokasi itu.

"Kami yang bertahan akhirnya menggugat ke PTUN Jakarta dan masih berlangsung sampai sekarang," kata Sidik.

Adapun 14 orang yang dimaksud adalah Noerodi Sidik, Puji Harjoko, Aziz Situmorang, Kunto Prastowo, Surachman, Wulang Kupiyotomo, Darmaji, Hartoyo Indria Asmara, Marchan (Janda), IGP Mustike, Dana Dalimonte, Jos Endang Rum Royeniwati (janda), Edmon dan Putranto.

Menurut Sidik, Komplek Rumah Dinas Angkasa Pura I di Kemayoran, penghuninya disetujui mengajukan pembelian rumah. Untuk itu ia keberatan atas pengusiran ini.

Sidik menduga, pengusiran ini dilatarbelakangi perjanjian Angkasa Pura I dengan PT Duta Paramindo Sejahtera soal jual beli tanah seluas 129.216 m2 di dekat wilayah rumah dinas itu. 15 rumah milik pensiunan, bahkan 7 rumah pegawai aktif masuk dalam perjanjian.

"Dalam akta tertulis untuk pembangunan rusunami. Tapi faktanya, sekarang bisa dilihat jadi Apartemen Green Garden," ujar Sidik.

JPU mendakwa ke tujuh pensiunan ini dengan Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Kuasa hukum para terdakwa, advokat publik LBH Jakarta, Edi Halomoan Gurning menyatakan keberatan dengan dakwaan tersebut.

"Sementara ini kami upayakan eksepsi. Sebab, UU Nomor 4 Tahun 1992 sudah dihapuskan dan diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pasal yang didakwakan sudah tidak ada," kelas Edy.
Reporter : Khresna Guntarto (khresna@gresnews.com)
Redaktur : M. Achsan Atjo (atjo@gresnews.com)

Sumber: http://www.gresnews.com/berita/hukum/14232211-mau-beli-rumah-dinas-pensiunan-pap-malah-dipidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar

manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis

dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa

sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia

seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;

b. bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap

bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat

tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di

dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;

c. bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan

dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan

kawasan permukiman bagi masyarakat melalui

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat

sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam

wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial

budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan

hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi

daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. bahwa …

- 2 -

d. bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang

kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan

masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan

kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang

layak dan terjangkau;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang

Perumahan dan Permukiman sudah tidak sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan perumahan dan

permukiman yang layak dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur

sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan

huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat

(2), dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN.

BAB I …

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu

kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,

penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan

kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,

pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan,

serta peran masyarakat.

2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian

dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan,

yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas

umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang

layak huni.

3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan

hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan

perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan.

4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan

permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan

permukiman.

5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian

yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum,

serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

6. Penyelenggaraan ...

- 4 -

6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman adalah kegiatan perencanaan,

pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian,

termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan,

pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran

masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

8. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan

dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

9. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas

prakarsa dan upaya masyarakat.

10. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan

untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.

11. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan

untuk memenuhi kebutuhan khusus.

12. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan

sarana pembinaan keluarga serta penunjang

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenuhi syarat.

14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang

mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat

hunian.

15. Kawasan …

- 5 -

15. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba

adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana,

sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan

untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar

sesuai dengan rencana tata ruang.

16. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut

Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta

prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah

dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan

batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian

dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci

tata ruang.

17. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang

telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan

persyaratan dalam penggunaan, penguasaan,

pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta

rencana tata bangunan dan lingkungan.

18. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan

tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam

usaha penyediaan tanah untuk kepentingan

pembangunan perumahan dan permukiman guna

meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan

sumber daya alam dengan partisipasi aktif

masyarakat.

19. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan

yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja

negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah,

dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk

penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

20. Pembiayaan …

- 6 -

20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang

akan diterima kembali untuk kepentingan

penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat,

tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan

hunian yang memenuhi standar tertentu untuk

kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,

dan nyaman.

22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian

yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan

dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan

ekonomi.

23. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk

pelayanan lingkungan hunian.

24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat

dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan

hukum.

26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan

oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di

bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman.

27. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

28. Pemerintah …

- 7 -

28. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota,

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perumahan dan

kawasan permukiman.

Pensiunan Angkasa Pura I Gugat Kepemilikan Rumah Dinas

Selasa, 28 December 2010
Pihak AP I menganggap rumah yang ditempati para penggugat bukan rumah dinas.


Pensiunan Angkasa Pura I gugat kepemilikan rumah dinas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Foto: Ilustrasi (Sgp)

Rumah dinas lagi-lagi menjadi objek sengketa di pengadilan. Kali ini, gugatan dilayangkan oleh 15 orang pensiunan karyawan PT Angkasa Pura I (AP I). Selain PT AP I, tergugat lainnya adalah Pemerintah cq Menteri Negara BUMN, Pemerintah cq Kepolisian RI cq Polda Metro Jaya cq Kapolres Jakarta Pusat, dan Pemerintah cq Jaksa Agung cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Senin (27/12), majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana setelah proses mediasi tidak berhasil. Rencananya, sidang akan kembali digelar pada tanggal 6 Januari 2011 dengan agenda mendengarkan jawaban dari para tergugat II, III, dan IV.

Dalam gugatan, AP I dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberi kesempatan kepada para penggugat untuk membeli rumah dinas yang terletak di Komplek Perhubungan Udara dan Komplek eks Pemancar di jalan Percetakan Negara, Rawasari, Jakarta Pusat.

Alih-alih memberikan kesempatan untuk membeli, kata kuasa hukumpara penggugat Domingus Maurits Luitnan, AP I justru menerbitkan surat perintah pengosongan paksa rumah dinas yang ditempati para penggugat. Tidak hanya itu, AP I juga melaporkan para penggugat ke Kepolisian.

Menurut Domingus, para penggugat “ngotot” ingin diberi kesempatan membeli karena rumah dinas itu telah mereka tempati selama kurang lebih 25 tahun. Selain itu, para penggugat juga merasa telah memenuhi persyaratan sebagaimana digariskan dalam Keputusan Menkeu No 89/KMK/013/1991 tertanggal 25 Juni 1991 tentang Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN jo Surat Menteri BUMN No 01/M.MBU/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas BUMN.

Dalam petitum gugatan, para penggugat memohon kepada majelis hakim agar mereka diijinkan untuk membeli rumah dinas tersebut. Para penggugat juga berharap majelis hakim mewajibkan AP I untuk mencabut surat perintah pengosongan yang telah dikeluarkan. Terakhir, para penggugat berharap proses penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan menindaklanjuti laporan AP I dihentikan.

Ditemui seusai sidang, Domingus mengatakan kliennya sebenarnya telah mengajukan permohonan ijin pembelian rumah dinas ke Menteri BUMN. Namun, belum juga surat permohonan itu berbalas, AP I telah mengeluarkan surat pengosongan.

Dalam jawabannya, AP I menegaskan bahwa rumah yang ditempati para penggugat bukanlah rumah dinas atau rumah negara, melainkan aset perusahaan yang dapat dikelola langsung oleh AP I. Argumen AP I didasarkan pada Pasal 1 angka 1, 2 dan 10 serta Pasal 11 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 1.    Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2.    Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 10.  Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Karena bukan rumah negara, pihak AP I berpendapat karyawan yang telah pensiun semestinya tunduk aturan internal terkait. Aturan tersebut di antaranya SK Direksi No.SKEP.599/KP.20.3.8/1990 tanggal 25 Juni 1990 tentang Pengembalian Rumah Dinas Bagi Pegawai Perum Angkasa Pura I Karena Berhenti atau Pensiun.

Sementara itu, kuasa hukum Menteri Negara BUMN, Reza Muktar mengatakan gugatan ini seharusnya tidak mengikutsertakan Menteri Negara BUMN sebagai tergugat. Menurut Reza, sengketa dalam perkara ini merupakan permasalahan direksi AP I sendiri.

Sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d19a01cac14c/pensiunan-angkasa-pura-i-gugat-kepemilikan-rumah-dinas

Dirut Angkasa Pura Digugat 15 Pensiunan

Senin, 27 Desember 2010 | 14:08 WIB

JAKARTA: Dirut PT Angkasa Pura I (Persero) digugat oleh 15 orang pensiunan perusahaan pengelola bandara itu terkait pembelian rumah dinas.

Kuasa hukum 15 orang pensiunan PT Angkasa Pura I, Domingus Maurits Luitnan, mengatakan PT Angkasa Pura I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat perintah pengosongan paksa I, II dan III rumah yang ditempati penggugat dengan tidak memberikan kesempatan membeli rumah dinas tersebut. Namun di sisi lain yang lokasinya sama dengan blok yang berbeda, dapat dibeli.

"Sebelumnya ada putusan Direksi PT Angkasa Pura I bahwa klien kami diberikan kesempatan untuk membeli rumah dinas itu. Karena PT Angkasa Pura I berada di bawah menteri BUMN, maka klien kami mengajukan izin pembelian rumah dinas ke Menteri BUMN. Menteri BUMN sendiri belum mengeluarkan izin, tetapi Dirut PT Angkasa Pura I mengeluarkan surat pengosongan paksa," jelas Domingus saat ditemui Bisnis seusai sidang sore tadi.

Dalam gugatan dengan perkara No. 348/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, 15 pensiunan PT Angkasa Pura I mengajukan gugatan terhadap Dirut PT Angkasa Pura I, Pemerintah RI Cq Menteri BUMN, Pemerintah RI Cq Kepolisian RI Cq Kapolda Metro Jaya Cq Kapolres Jakarta Pusat dan Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Jakarta Cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai tergugat I, II, III dan IV.

Domingus menjelaskan fasilitas rumah dinas yang diberikan berdasarkan SKEP No.675/tk.00.4.3/1990 dan surat keputusan sejenis yang dikeluarkan oleh Direksi PT Angkasa Pura I.

Berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan RI No.89/KMK/013/1991 tertanggal 25 Juni 1991 tentang Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN jo Surat Menteri BUMN Negara No.01/M.MBU/2002Â tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap berupa rumah dinas BUMN. Para penggugatpun telah memenuhi syarat untuk membeli rumah dinas tersebut.

Lebih lanjut, dia menuturkan ada pergantian Menteri BUMN, maka kedudukan rumah dinas itu status quo artinya Dirut PT Angkasa Pura I tidak dapat melakukan keputusan apapun terkait rumah dinas yang ditempati para penggugat.

"Ada surat dari Menteri BUMN bahwa pembelian itu dikembalikan ke Direksi PT Angkasa Pura I, itu artinya sudah ada putusan mengenai pembelian itu. Tetapi tiba-tiba Dirut Angkasa Pura I malah mengeluarkan surat pengosongan," katanya. (tw)

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/dirut-angkasa-pura-digugat-15-pensiunan

Peraturan Meneg BUMN Nomor PER-O2/MBU/2009 Tentang Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

MENTERI NEGARA

BADAN USAHA MILIK NEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK

NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER!

NEGARA BUMN NOMOR : PER-O2/MBU/2009 TENTANG TATA

CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN

AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-O2/MBU/2010

tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik

Negara, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal19 menjadi berbunyi sebagai berikut

"Pasal19

Pemindahtanganan Rumah Dinas hanya dapat dilakukan apabila memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I), PasaiiO ayat (I), Pasalll

dan dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasa112.

(2) Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Rumah Dinas dilakukan sesuai dengan tata

cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap yang diatur dala:m

Peraturan Menteri ini."

2 Ketentuan Pasa121 diubah, sehingga Pasal21 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal21

Kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, tidak berlaku apabila :

a. Pemindahtanganan dilakukan karena diperuntukkan bagi Kepentingan Umum, diperlukan

oleh Kementerian atau Lembaga Negara/Pemerintah, bagian dari program restrukturisasi

dan penyehatan BUMN dan/atau dijadikan penyertaan modal, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal5 ayat (1), Pasall0 ayat (1), Pasalll dan Pasall2.

b. Penjualan Aktiva Tetap berupa tanah dalam satu paket dengan Rumah Dinas yang

terdapat di atasnya, dengan ketentuan berdasarkan basil kajian Direksi menunjukkan

bahwa penjualan dalam satu paket lebih menguntungkan perusahaan."

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 Oktober 2010

MENTERI NEGARA

BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

MUSTAFA ABUBAKAR

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/Pmk.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 138/PMK.06/2010

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH

NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan

barang milik negara, diperlukan adanya tertib administrasi dalam

pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara dengan

tetap menjunjung tinggi good governance;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara,

belum secara khusus mengatur pengelolaan Barang Milik Negara

berupa rumah negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa

Rumah Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republikhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4515);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan

Hak Atas Rumah Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH

NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana

pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat

dan/atau Pegawai Negeri.

3. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang

dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat

jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak

penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih

memegang jabatan tertentu tersebut.

4. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang

mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatuhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai

Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah

dikembalikan kepada negara.

5. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak

termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada

penghuninya.

6. Penjualan Rumah Negara Golongan III adalah pengalihan

kepemilikan BMN berupa Rumah Negara kepada penghuni

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang yang

dilakukan dalam rangka pengalihan hak Rumah Negara.

7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang

berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau

Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada

dalam penguasaannya.

8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta

melakukan pengelolaan BMN.

9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan BMN.

10. Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III adalah Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pekerjaan Umum.

11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat

yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan

barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya.

12. Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III adalah

kepala satuan kerja atau pejabat pada Kementerian Pekerjaan

Umum yang ditunjuk oleh Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III untuk mengelola dan mengadministrasikan Rumah

Negara Golongan III yang berada dalam penguasaannya dengan

sebaik-baiknya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.

(2) Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkanhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

pengelolaan BMN berupa Rumah Negara yang tertib, terarah,

dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur penggunaan,

pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan

pengendalian BMN berupa Rumah Negara.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki

kewenangan:

a. menetapkan status penggunaan BMN berupa Rumah Negara;

b. memberikan persetujuan atas usulan alih status penggunaan,

pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah

Negara; dan

c. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa

Rumah Negara.

(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang untuk BMN

berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan

II memiliki kewenangan:

a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN

berupa Rumah Negara;

b. mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan,

pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah

Negara;

c. melakukan penggunaan, pemindahtanganan, dan

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara; dan

d. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa

Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.

(3) Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Barang untuk BMN

berupa Rumah Negara Golongan III memiliki kewenangan:http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN

berupa Rumah Negara Golongan III;

b. mengajukan permohonan persetujuan penjualan, dan

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan III; dan

c. melakukan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III.

(4) Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk

Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II

memiliki kewenangan:

a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN

berupa Rumah Negara;

b. mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan,

pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah

Negara;

c. melakukan penggunaan, pemindahtanganan, dan

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara; dan

d. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa

Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.

(5) Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian

Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah

Negara Golongan III memiliki kewenangan:

a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN

berupa Rumah Negara Golongan III;

b. mengajukan permohonan persetujuan penjualan, dan

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan III; dan

c. melakukan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 5

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki tanggung

jawab untuk melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara.

(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang untuk BMN

berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan

II memiliki tanggung jawab:

a. melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah Negara yang

berada dalam penguasaannya;http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa

Rumah Negara; dan

c. melakukan penyerahan BMN berupa Rumah Negara yang

tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya kepada

Pengelola Barang.

(3) Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Barang untuk BMN

berupa Rumah Negara Golongan III memiliki tanggung jawab

melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III.

(4) Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk

Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II

memiliki tanggung jawab:

a. melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah Negara yang

berada dalam penguasaannya;

b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa

Rumah Negara; dan

c. melakukan penyerahan BMN berupa Rumah Negara yang

tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi satuan

kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

(5) Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian

Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah

Negara Golongan III memiliki tanggung jawab melakukan

penatausahaan BMN berupa Rumah Negara Golongan III.

Bagian Ketiga

Pelaksana Fungsional Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 6

(1) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dan Pasal 5 ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur

Jenderal Kekayaan Negara.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat menunjuk

pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/pimpinan lembaga

selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa Rumah Negara

Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimanahttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) secara

fungsional dilaksanakan oleh unit eselon I yang membidangi

kesekretariatan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum

selaku Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3)

secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Cipta

Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum atau pejabat yang

ditunjuk.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan fungsional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan keputusan

Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan lembaga, dan Menteri

Pekerjaan Umum sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya

masing-masing.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 8

(1) BMN berupa Rumah Negara harus dilakukan penetapan status

penggunaan oleh Pengelola Barang.

(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a. Rumah Negara Golongan I dan Golongan II ditetapkan status

penggunaannya pada Pengguna Barang;

b. Rumah Negara Golongan III ditetapkan status

penggunaannya pada Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III.

(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan

yang diajukan oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang

Rumah Negara Golongan III.

Pasal 9

(1) BMN berupa Rumah Negara dapat dilakukan alih status

penggunaan.

(2) Alih status penggunaan:

a. antar Pengguna Barang untuk Rumah Negara Golongan I dan

Rumah Negara Golongan II;http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang Rumah

Negara Golongan III, untuk Rumah Negara Golongan II yang

akan dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan

III; atau

c. dari Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III kepada

Pengguna Barang, untuk Rumah Negara Golongan III yang

telah dikembalikan status golongannya menjadi Rumah

Negara Golongan II;

dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari

Pengelola Barang.

(3) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, hanya dapat dilakukan apabila BMN berupa Rumah

Negara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak

dimiliki oleh negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya

sebagai Rumah Negara.

(4) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus disertai sekurang-kurangnya dengan:

a. persetujuan tertulis dari menteri/pimpinan lembaga selaku

Pengguna Barang mengenai pengalihan status golongan

Rumah Negara dari Rumah Negara Golongan II menjadi

Rumah Negara Golongan III;

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari

Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III;

c. salinan keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan

II;

d. salinan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II;

dan

e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar

situasi.

(5) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan

keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka

pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.

(6) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status

penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih status

penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 10

(1) BMN berupa Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai

tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri yang memiliki Surat

Izin Penghunian.http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

(2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan BMN

berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan

II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(3) Pengguna Barang Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara

Golongan II wajib menyerahkan BMN berupa Rumah Negara

yang tidak digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan kepada Pengelola Barang.

Pasal 11

(1) Dalam hal diperlukan, Pengguna Barang dapat melakukan alih

fungsi BMN berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah

Negara Golongan II, menjadi bangunan kantor.

(2) Alih fungsi BMN berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah

Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pengguna Barang.

BAB IV

PEMINDAH TANGANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 12

(1) Pemindahtanganan BMN berupa Rumah Negara dilakukan

dengan mekanisme:

a. Penjualan;

b. Tukar menukar;

c. Hibah; atau

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

(2) Pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan terhadap

BMN berupa Rumah Negara Golongan III.

(3) Pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah

atau penyertaan modal pemerintah pusat hanya dapat dilakukan

terhadap BMN berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah

Negara Golongan II.

(4) Pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah

atau penyertaan modal pemerintah pusat dapat dilakukan

terhadap BMN berupa Rumah Negara Golongan III setelah

Rumah Negara tersebut dikembalikan statusnya menjadi Rumahhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

Negara Golongan II.

(5) Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) merupakan Rumah Negara Golongan III yang belum

mendapatkan persetujuan penjualan dari Pengelola Barang,

belum dilakukan proses sewa beli kepada penghuni, dan belum

ada penetapan pengalihan hak dari Pengguna Barang Rumah

Negara Golongan III.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 13

(1) Penjualan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan kepada penghuni yang sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mekanisme tidak secara lelang.

(3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan terhadap Rumah Negara yang tidak dalam keadaan

sengketa.

Pasal 14

(1) Penjualan dilakukan oleh Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

dari Pengelola Barang.

(2) Penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan III sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan hak

Rumah Negara Golongan III.

(3) Dalam hal nilai usulan penjualan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

maka persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan

persetujuan Presiden.

(4) Dalam hal usulan penjualan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III disetujui, maka Pengelola Barang menerbitkan surat

persetujuan penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan III.

(5) Dalam hal usulan penjualan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III tidak disetujui, maka Pengelola Barang menerbitkan

surat penolakan usulan penjualan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III disertai alasannya.http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

Pasal 15

(1) Pengajuan usul penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan

III dilakukan oleh Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III

kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya disertai

dengan data dan dokumen:

a. surat pernyataan dari Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III yang menyatakan bahwa Rumah Negara yang

diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa;

b. keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan III;

c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan

BMN;

d. surat ijin penghunian Rumah Negara Golongan III;

e. gambar/legger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah dan

bangunan Rumah Negara Golongan III;

f. daftar rekapitulasi Rumah Negara Golongan III yang

diusulkan untuk dijual; dan

g. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak Rumah Negara

Golongan III dari Pengguna Barang Rumah Negara Golongan

III.

(2) Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III bertanggung

jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

(1) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pengguna Barang Rumah

Negara Golongan III menerbitkan keputusan pengalihan hak

Rumah Negara Golongan III sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan III

dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Pengelola

Barang dengan melampirkan salinan Keputusan Pengalihan Hak

Rumah Negara dan Penetapan Harga Rumah Negara Golongan

III paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Tukar menukar BMN berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (3) yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan

rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya harus memperoleh

penggantian sekurang-kurangnya berupa Rumah Negara yanghttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

jumlah dan tipenya sama dengan Rumah Negara yang dilepas.

Pasal 18

Hibah BMN berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (3) dapat dilakukan kepada:

a. Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah; atau

b. lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau organisasi

kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari

instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang

bersangkutan adalah sebagai lembaga/organisasi termaksud.

Pasal 19

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMN berupa Rumah

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) hanya dapat

diberikan kepada:

a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D); atau

b. Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Pasal 20

Pelaksanaan pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar,

hibah dan penyertaan modal pemerintah pusat atas BMN berupa

Rumah Negara dilakukan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang pengelolaan BMN.

BAB V

PENGHAPUSAN

Pasal 21

(1) Penghapusan BMN berupa Rumah Negara dilakukan

berdasarkan keputusan Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh

Pengguna Barang, Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III

atau Pengelola Barang.

(2) Penghapusan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan I dan

Rumah Negara Golongan II dari Daftar Barang

Pengguna/Kuasa Penguna pada Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang;

b. Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan III dari

Daftar Barang Pengguna/Kuasa Penguna pada Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III;http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

atau

c. Penghapusan BMN berupa Rumah Negara dari Daftar BMN

pada Pengelola Barang.

(3) Penghapusan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut

dari:

a. penyerahan kepada Pengelola Barang;

b. penetapan status Rumah Negara Golongan III;

c. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;

d. alih fungsi menjadi bangunan kantor;

e. pemindahtanganan; atau

f. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar

menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana

alam atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

(4) Penghapusan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut

dari:

a. penyerahan kepada Pengelola Barang;

b. penjualan dalam bentuk pengalihan hak;

c. pembatalan pengalihan status golongan Rumah Negara dari

golongan II ke Rumah Negara Golongan III; atau

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar

menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana

alam atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

(5) Penghapusan dari Daftar BMN sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

a. pemindahtanganan; atau

b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar

menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana

alam, atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Pasal 22

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dilakukan setelah keputusan Penghapusan

diterbitkan oleh:

a. Pengguna Barang untuk BMN berupa Rumah Negara Golongan I

dan Rumah Negara Golongan II setelah mendapatkan

persetujuan Pengelola Barang, untuk Penghapusan dari Daftar

Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;

b. Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III setelahhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

mendapatkan persetujuan Pengelola Barang, untuk Penghapusan

dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Rumah Negara

Golongan III; atau

c. Pengelola Barang, untuk Penghapusan dari Daftar BMN.

Pasal 23

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

Penghapusan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan

keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan

keputusan tersebut.

(2) Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan Rumah

Negara Golongan III kepada Pengelola Barang dengan

melampirkan:

a. keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna Rumah Negara Golongan III;

b. keputusan pengalihan hak dan penetapan harga Rumah

Negara Golongan III; dan

c. perjanjian sewa beli,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan keputusan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 24

Nilai BMN berupa Rumah Negara yang dihapuskan sebesar nilai

yang tercantum dalam:

a. DBP/DBKP dan/atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna;

b. DBP/DBKP Rumah Negara Golongan III dan/atau Laporan

Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Rumah Negara Golongan III;

dan/atau

c. DBMN dan/atau Laporan Barang Milik Negara.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 25

Penatausahaan BMN berupa Rumah Negara meliputi kegiatan

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

Pasal 26

(1) Pengguna Barang dan Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara secara tersendiri atas pelaksanaan pengelolaan BMN

berupa Rumah Negara.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pelengkap dari penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan di bidang penatausahaan BMN.

Pasal 27

Pembukuan dalam rangka penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan terhadap

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN berupa Rumah

Negara, meliputi:

a. penetapan/alih status penggunaan;

b. penetapan/alih status golongan;

c. alih fungsi;

d. pemindahtanganan; dan

e. Penghapusan.

Pasal 28

(1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan

sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik

BMN berupa Rumah Negara sekurang-kurangnya meliputi:

a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;

b. status penggunaan;

c. status penghunian;

d. nilai dan luas tanah dan bangunan;

e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan

f. kondisi bangunan

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang Rumah

Negara Golongan III kepada Pengelola Barang.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya

pelaksanaan inventarisasi.http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

(5) Tata cara pelaksanaan inventarisasi BMN berupa Rumah Negara

merupakan bagian dari inventarisasi BMN sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang penatausahaan

BMN.

Pasal 29

(1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

dilaksanakan setiap semester.

(2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan

atas BMN berupa Rumah Negara sebagai bagian dari pelaporan

BMN sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan di bidang penatausahaan BMN.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi BMN berupa

Rumah Negara.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan

Negara.

Pasal 30

Pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN berupa

Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26,

Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dilakukan mengikuti ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang

penatausahaan BMN.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dan

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III wajib melakukan pengawasan dan pengendalian BMN

berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Permohonan penetapan status penggunaan yang telah diajukanhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

dan telah ditetapkan status penggunaannya sebelum berlakunya

Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Terhadap permohonan penjualan yang telah diajukan sebelum

berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat diproses

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) Terhadap persetujuan penjualan yang telah diterbitkan oleh

Pengelola Barang sebelum berlakunya Peraturan Menteri

Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

368