Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/Pmk.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 138/PMK.06/2010

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH

NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan

barang milik negara, diperlukan adanya tertib administrasi dalam

pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara dengan

tetap menjunjung tinggi good governance;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara,

belum secara khusus mengatur pengelolaan Barang Milik Negara

berupa rumah negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa

Rumah Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republikhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4515);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan

Hak Atas Rumah Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH

NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana

pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat

dan/atau Pegawai Negeri.

3. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang

dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat

jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak

penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih

memegang jabatan tertentu tersebut.

4. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang

mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatuhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai

Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah

dikembalikan kepada negara.

5. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak

termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada

penghuninya.

6. Penjualan Rumah Negara Golongan III adalah pengalihan

kepemilikan BMN berupa Rumah Negara kepada penghuni

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang yang

dilakukan dalam rangka pengalihan hak Rumah Negara.

7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang

berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau

Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada

dalam penguasaannya.

8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta

melakukan pengelolaan BMN.

9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan BMN.

10. Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III adalah Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pekerjaan Umum.

11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat

yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan

barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya.

12. Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III adalah

kepala satuan kerja atau pejabat pada Kementerian Pekerjaan

Umum yang ditunjuk oleh Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III untuk mengelola dan mengadministrasikan Rumah

Negara Golongan III yang berada dalam penguasaannya dengan

sebaik-baiknya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.

(2) Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkanhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

pengelolaan BMN berupa Rumah Negara yang tertib, terarah,

dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur penggunaan,

pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan

pengendalian BMN berupa Rumah Negara.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki

kewenangan:

a. menetapkan status penggunaan BMN berupa Rumah Negara;

b. memberikan persetujuan atas usulan alih status penggunaan,

pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah

Negara; dan

c. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa

Rumah Negara.

(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang untuk BMN

berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan

II memiliki kewenangan:

a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN

berupa Rumah Negara;

b. mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan,

pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah

Negara;

c. melakukan penggunaan, pemindahtanganan, dan

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara; dan

d. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa

Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.

(3) Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Barang untuk BMN

berupa Rumah Negara Golongan III memiliki kewenangan:http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN

berupa Rumah Negara Golongan III;

b. mengajukan permohonan persetujuan penjualan, dan

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan III; dan

c. melakukan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III.

(4) Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk

Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II

memiliki kewenangan:

a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN

berupa Rumah Negara;

b. mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan,

pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah

Negara;

c. melakukan penggunaan, pemindahtanganan, dan

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara; dan

d. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa

Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.

(5) Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian

Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah

Negara Golongan III memiliki kewenangan:

a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN

berupa Rumah Negara Golongan III;

b. mengajukan permohonan persetujuan penjualan, dan

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan III; dan

c. melakukan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 5

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki tanggung

jawab untuk melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara.

(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang untuk BMN

berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan

II memiliki tanggung jawab:

a. melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah Negara yang

berada dalam penguasaannya;http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa

Rumah Negara; dan

c. melakukan penyerahan BMN berupa Rumah Negara yang

tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya kepada

Pengelola Barang.

(3) Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Barang untuk BMN

berupa Rumah Negara Golongan III memiliki tanggung jawab

melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III.

(4) Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk

Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II

memiliki tanggung jawab:

a. melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah Negara yang

berada dalam penguasaannya;

b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa

Rumah Negara; dan

c. melakukan penyerahan BMN berupa Rumah Negara yang

tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi satuan

kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

(5) Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian

Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah

Negara Golongan III memiliki tanggung jawab melakukan

penatausahaan BMN berupa Rumah Negara Golongan III.

Bagian Ketiga

Pelaksana Fungsional Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 6

(1) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dan Pasal 5 ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur

Jenderal Kekayaan Negara.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat menunjuk

pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/pimpinan lembaga

selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa Rumah Negara

Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimanahttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) secara

fungsional dilaksanakan oleh unit eselon I yang membidangi

kesekretariatan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum

selaku Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3)

secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Cipta

Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum atau pejabat yang

ditunjuk.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan fungsional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan keputusan

Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan lembaga, dan Menteri

Pekerjaan Umum sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya

masing-masing.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 8

(1) BMN berupa Rumah Negara harus dilakukan penetapan status

penggunaan oleh Pengelola Barang.

(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a. Rumah Negara Golongan I dan Golongan II ditetapkan status

penggunaannya pada Pengguna Barang;

b. Rumah Negara Golongan III ditetapkan status

penggunaannya pada Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III.

(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan

yang diajukan oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang

Rumah Negara Golongan III.

Pasal 9

(1) BMN berupa Rumah Negara dapat dilakukan alih status

penggunaan.

(2) Alih status penggunaan:

a. antar Pengguna Barang untuk Rumah Negara Golongan I dan

Rumah Negara Golongan II;http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang Rumah

Negara Golongan III, untuk Rumah Negara Golongan II yang

akan dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan

III; atau

c. dari Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III kepada

Pengguna Barang, untuk Rumah Negara Golongan III yang

telah dikembalikan status golongannya menjadi Rumah

Negara Golongan II;

dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari

Pengelola Barang.

(3) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, hanya dapat dilakukan apabila BMN berupa Rumah

Negara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak

dimiliki oleh negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya

sebagai Rumah Negara.

(4) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus disertai sekurang-kurangnya dengan:

a. persetujuan tertulis dari menteri/pimpinan lembaga selaku

Pengguna Barang mengenai pengalihan status golongan

Rumah Negara dari Rumah Negara Golongan II menjadi

Rumah Negara Golongan III;

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari

Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III;

c. salinan keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan

II;

d. salinan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II;

dan

e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar

situasi.

(5) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan

keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka

pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.

(6) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status

penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih status

penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 10

(1) BMN berupa Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai

tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri yang memiliki Surat

Izin Penghunian.http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

(2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan BMN

berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan

II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(3) Pengguna Barang Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara

Golongan II wajib menyerahkan BMN berupa Rumah Negara

yang tidak digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan kepada Pengelola Barang.

Pasal 11

(1) Dalam hal diperlukan, Pengguna Barang dapat melakukan alih

fungsi BMN berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah

Negara Golongan II, menjadi bangunan kantor.

(2) Alih fungsi BMN berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah

Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pengguna Barang.

BAB IV

PEMINDAH TANGANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 12

(1) Pemindahtanganan BMN berupa Rumah Negara dilakukan

dengan mekanisme:

a. Penjualan;

b. Tukar menukar;

c. Hibah; atau

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

(2) Pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan terhadap

BMN berupa Rumah Negara Golongan III.

(3) Pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah

atau penyertaan modal pemerintah pusat hanya dapat dilakukan

terhadap BMN berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah

Negara Golongan II.

(4) Pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah

atau penyertaan modal pemerintah pusat dapat dilakukan

terhadap BMN berupa Rumah Negara Golongan III setelah

Rumah Negara tersebut dikembalikan statusnya menjadi Rumahhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

Negara Golongan II.

(5) Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) merupakan Rumah Negara Golongan III yang belum

mendapatkan persetujuan penjualan dari Pengelola Barang,

belum dilakukan proses sewa beli kepada penghuni, dan belum

ada penetapan pengalihan hak dari Pengguna Barang Rumah

Negara Golongan III.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 13

(1) Penjualan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan kepada penghuni yang sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mekanisme tidak secara lelang.

(3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan terhadap Rumah Negara yang tidak dalam keadaan

sengketa.

Pasal 14

(1) Penjualan dilakukan oleh Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

dari Pengelola Barang.

(2) Penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan III sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan hak

Rumah Negara Golongan III.

(3) Dalam hal nilai usulan penjualan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

maka persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan

persetujuan Presiden.

(4) Dalam hal usulan penjualan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III disetujui, maka Pengelola Barang menerbitkan surat

persetujuan penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan III.

(5) Dalam hal usulan penjualan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III tidak disetujui, maka Pengelola Barang menerbitkan

surat penolakan usulan penjualan BMN berupa Rumah Negara

Golongan III disertai alasannya.http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

Pasal 15

(1) Pengajuan usul penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan

III dilakukan oleh Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III

kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya disertai

dengan data dan dokumen:

a. surat pernyataan dari Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III yang menyatakan bahwa Rumah Negara yang

diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa;

b. keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan III;

c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan

BMN;

d. surat ijin penghunian Rumah Negara Golongan III;

e. gambar/legger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah dan

bangunan Rumah Negara Golongan III;

f. daftar rekapitulasi Rumah Negara Golongan III yang

diusulkan untuk dijual; dan

g. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak Rumah Negara

Golongan III dari Pengguna Barang Rumah Negara Golongan

III.

(2) Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III bertanggung

jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

(1) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pengguna Barang Rumah

Negara Golongan III menerbitkan keputusan pengalihan hak

Rumah Negara Golongan III sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan penjualan BMN berupa Rumah Negara Golongan III

dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Pengelola

Barang dengan melampirkan salinan Keputusan Pengalihan Hak

Rumah Negara dan Penetapan Harga Rumah Negara Golongan

III paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Tukar menukar BMN berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (3) yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan

rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya harus memperoleh

penggantian sekurang-kurangnya berupa Rumah Negara yanghttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

jumlah dan tipenya sama dengan Rumah Negara yang dilepas.

Pasal 18

Hibah BMN berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (3) dapat dilakukan kepada:

a. Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah; atau

b. lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau organisasi

kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari

instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang

bersangkutan adalah sebagai lembaga/organisasi termaksud.

Pasal 19

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMN berupa Rumah

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) hanya dapat

diberikan kepada:

a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D); atau

b. Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Pasal 20

Pelaksanaan pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar,

hibah dan penyertaan modal pemerintah pusat atas BMN berupa

Rumah Negara dilakukan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang pengelolaan BMN.

BAB V

PENGHAPUSAN

Pasal 21

(1) Penghapusan BMN berupa Rumah Negara dilakukan

berdasarkan keputusan Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh

Pengguna Barang, Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III

atau Pengelola Barang.

(2) Penghapusan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan I dan

Rumah Negara Golongan II dari Daftar Barang

Pengguna/Kuasa Penguna pada Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang;

b. Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan III dari

Daftar Barang Pengguna/Kuasa Penguna pada Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III;http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

atau

c. Penghapusan BMN berupa Rumah Negara dari Daftar BMN

pada Pengelola Barang.

(3) Penghapusan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut

dari:

a. penyerahan kepada Pengelola Barang;

b. penetapan status Rumah Negara Golongan III;

c. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;

d. alih fungsi menjadi bangunan kantor;

e. pemindahtanganan; atau

f. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar

menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana

alam atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

(4) Penghapusan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut

dari:

a. penyerahan kepada Pengelola Barang;

b. penjualan dalam bentuk pengalihan hak;

c. pembatalan pengalihan status golongan Rumah Negara dari

golongan II ke Rumah Negara Golongan III; atau

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar

menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana

alam atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

(5) Penghapusan dari Daftar BMN sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

a. pemindahtanganan; atau

b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar

menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana

alam, atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Pasal 22

Penghapusan BMN berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dilakukan setelah keputusan Penghapusan

diterbitkan oleh:

a. Pengguna Barang untuk BMN berupa Rumah Negara Golongan I

dan Rumah Negara Golongan II setelah mendapatkan

persetujuan Pengelola Barang, untuk Penghapusan dari Daftar

Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;

b. Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III setelahhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

mendapatkan persetujuan Pengelola Barang, untuk Penghapusan

dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Rumah Negara

Golongan III; atau

c. Pengelola Barang, untuk Penghapusan dari Daftar BMN.

Pasal 23

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

Penghapusan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan

keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan

keputusan tersebut.

(2) Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan Rumah

Negara Golongan III kepada Pengelola Barang dengan

melampirkan:

a. keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna Rumah Negara Golongan III;

b. keputusan pengalihan hak dan penetapan harga Rumah

Negara Golongan III; dan

c. perjanjian sewa beli,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan keputusan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 24

Nilai BMN berupa Rumah Negara yang dihapuskan sebesar nilai

yang tercantum dalam:

a. DBP/DBKP dan/atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna;

b. DBP/DBKP Rumah Negara Golongan III dan/atau Laporan

Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Rumah Negara Golongan III;

dan/atau

c. DBMN dan/atau Laporan Barang Milik Negara.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 25

Penatausahaan BMN berupa Rumah Negara meliputi kegiatan

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

Pasal 26

(1) Pengguna Barang dan Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara secara tersendiri atas pelaksanaan pengelolaan BMN

berupa Rumah Negara.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pelengkap dari penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan di bidang penatausahaan BMN.

Pasal 27

Pembukuan dalam rangka penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan terhadap

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN berupa Rumah

Negara, meliputi:

a. penetapan/alih status penggunaan;

b. penetapan/alih status golongan;

c. alih fungsi;

d. pemindahtanganan; dan

e. Penghapusan.

Pasal 28

(1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan

sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik

BMN berupa Rumah Negara sekurang-kurangnya meliputi:

a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;

b. status penggunaan;

c. status penghunian;

d. nilai dan luas tanah dan bangunan;

e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan

f. kondisi bangunan

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang Rumah

Negara Golongan III kepada Pengelola Barang.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya

pelaksanaan inventarisasi.http://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

(5) Tata cara pelaksanaan inventarisasi BMN berupa Rumah Negara

merupakan bagian dari inventarisasi BMN sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang penatausahaan

BMN.

Pasal 29

(1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan BMN berupa Rumah

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

dilaksanakan setiap semester.

(2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan

atas BMN berupa Rumah Negara sebagai bagian dari pelaporan

BMN sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan di bidang penatausahaan BMN.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi BMN berupa

Rumah Negara.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan

Negara.

Pasal 30

Pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN berupa

Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26,

Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dilakukan mengikuti ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang

penatausahaan BMN.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dan

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara

Golongan III wajib melakukan pengawasan dan pengendalian BMN

berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Permohonan penetapan status penggunaan yang telah diajukanhttp://ekolumajang.wordpress.com

Arsip KPKNL Jember http://www.kpknljember.djkn.or.id okeaja39@gmail.com

dan telah ditetapkan status penggunaannya sebelum berlakunya

Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Terhadap permohonan penjualan yang telah diajukan sebelum

berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat diproses

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) Terhadap persetujuan penjualan yang telah diterbitkan oleh

Pengelola Barang sebelum berlakunya Peraturan Menteri

Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

368

Masih Ada Terdakwa Lain yang Harus Diperjuangkan

Selasa, 27 Juli 2010, 19:15:56 WIB
Laporan: Parni Dirman

Jakarta, RMOL. Selain Sutarti Sukarno, Rumini dan Timuria Boru Manurung, masih ada satu terdakwa lain yang masih menghadapi kasus hukum terkait sengketa rumah dinas Perum Pegadaian.

Terdakwa itu adalah Sugito yang sudah tua renta dan lumpuh.

Mengenai hal tersebut, Ki Agus Ahmad, kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarata menegaskan akan memperjuangkan hingga bebas dari jeratan hukum.

"Kita akan ke Polres Jaktim dan akan menanyakan kasus Sugito. Karena hingga saat ini masih jadi tersangka.

Sebenarnya ada dua pilihan bagi kepolisian, meneruskan ke Kejaksaan atau menghentikan proses penyidikannya.

Sampai saat, LBH Jakarta juga menangani dua kasus lagi sengketa rumah dinas yang masuk ke pengadilan.

"Pertama rumah dinas Angkasa Pura di Jaktim dan satu lagi perum pegadaian di Kaltim," lanjutnya.[arp]

Sumber:  http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/07/27/99538/-SENGKETA-RUMAH-DINAS--Masih-Ada-Terdakwa-Lain-yang-Harus-Diperjuangkan

Vonis Bebas Adalah Preseden Baik

Selasa, 27 Juli 2010, 17:25:57 WIB
Laporan: Parni Dirman


JANDA PAHLAWAN

Jakarta, RMOL. Ki Agus Ahmad, kuasa hukum Sutarti Sukarno, Rusmini dan Timuria Boru Manurung menjelaskan vonis bebas untuk ketiga kliennya adalah preseden yang baik untuk proses hukum.

Demikian disampaikan Ki Agus kepada wartawan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro no.74, Selasa (27/7).

"Ini akan menjadi preseden baik bagi proses hukum. Dan sebagai proses pembelajaran bagi instansi BUMN yang memiliki rumah dinas, bahwa kasus seperti ini tidak dapat dipidanakan," lanjut Ki Agus.

Terkait dengan proses pengajuan kepemilikan rumah dinas, Ki Agus menjelaskan masih akan mengupayakan proses tersebut.

"Itu akan kita upayakan lagi, karena permohonan ini masih diperiksa di kasasi MA. Jadi kita akan tunggu putusan MA, kalau baik akan ditindaklanjuti, kalau negatif akan diupayakan melalui jalur hukum lainnya. Tetapi kita tetap akan mengupayakan permohonan pembelian rumah dinas bagi keempat klien kami," lanjutnya. [arp]

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/07/27/99526/-JANDA-PAHLAWAN--Vonis-Bebas-Adalah-Preseden-Baik-

Perpres Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  11  TAHUN 2008 

   

TENTANG 

TATA CARA PENGADAAN, PENETAPAN STATUS, PENGALIHAN STATUS,  

DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat 

(4), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, perlu 

menetapkan Peraturan Presiden  tentang Tata Cara Pengadaan, 

Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah 

Negara;  

Mengingat  :  1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1957 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang 

Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 

Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

870); 

3.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3469); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4515);  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENGADAAN, 

PENETAPAN STATUS, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN 

HAK ATAS RUMAH NEGARA.  

 2 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan  : 

1.  Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat 

tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas 

pejabat dan/atau Pegawai Negeri. 

2.  Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang 

jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah 

tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih 

memegang jabatan tertentu tersebut.  

3.  Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak 

dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai 

Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.  

4.  Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan 

Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. 

5.  Penetapan Status Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan 

Rumah Negara ke dalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, 

atau Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah 

Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.  

6.  Pengalihan Status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II 

menjadi Rumah Negara Golongan III, atau perubahan status Rumah Negara Golongan 

I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau 

berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.  

7.  Pengalihan Hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang 

berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta 

tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.  

8. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional 

dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, 

yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. 

9.  Satuan Rumah Susun adalah Rumah Susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan 

secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan 

umum.  

10. Blok Rumah Susun adalah satu kelompok Rumah Susun yang terdiri dari beberapa 

Satuan Rumah Susun yang secara tegas terpisah dengan kelompok Rumah Susun lainnya 

secara vertikal. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum. 

12. Pimpinan Instansi adalah pejabat yang memimpin kementerian/ lembaga.  

Pasal 2 

Rumah Negara terdiri dari Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan 

Rumah Negara Golongan III. 

  3

BAB   II 

TATA CARA PENGADAAN RUMAH NEGARA 

Pasal 3 

(1) Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara : 

a. pembangunan; 

b. pembelian; 

c.  tukar menukar atau tukar bangun; atau  

d. hibah.  

(2)  Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3)  Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, tukar bangun, atau 

hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat 

dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau badan usaha.  

(4) Pengadaan Rumah Negara dengan cara tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap bangunan dan/atau tanah milik 

negara pada instansi pengguna barang.  

(5)   Dalam hal bangunan dan/atau tanah milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

yang akan dipertukarkan berupa Rumah Negara beserta tanahnya, bangunan 

penggantinya diperuntukan kembali untuk Rumah Negara sesuai dengan status golongan 

semula dan selebihnya dapat berupa rumah dan/atau bangunan lainnya.  

(6)  Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau 

tukar bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus 

sesuai dengan standar tipe dan kelas Rumah Negara bagi pejabat dan Pegawai Negeri. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.  

BAB   III 

TATA CARA PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA 

Pasal 4 

(1) Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk mendaftar dan mengajukan usul Penetapan 

Status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II kepada Pimpinan 

Instansi yang bersangkutan yang diperoleh dari Pengadaan Rumah Negara dan/atau 

perubahan fungsi menjadi Rumah Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dimiliki 

oleh negara.  

(2) Usul Penetapan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :  

  a.  bukti kepemilikan Rumah Negara; 

b.  gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi; dan 

c.  tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.  

(3) Berdasarkan usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi 

yang bersangkutan menetapkan status Rumah Negara dalam lingkup wewenangnya ke 

dalam Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II paling lambat 1 

(satu) tahun sejak dimiliki oleh negara.  

(4) Tembusan keputusan Penetapan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.  

 4 

(5) Pimpinan Instansi yang bersangkutan menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan I 

dan Rumah Negara Golongan II sebagai barang milik negara yang berada dalam lingkup 

wewenangnya kepada : 

a.  Menteri selaku Pembina Rumah Negara; dan 

b.  Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.  

Pasal 5 

(1) Penetapan Status Rumah Negara Golongan I atau  Rumah Negara Golongan II yang 

berupa Satuan Rumah Susun dilakukan untuk satu Blok Rumah Susun.  

(2) Penetapan Status Rumah Negara untuk satu Blok Rumah Susun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan satu Penetapan Status Rumah Negara 

Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.  

Pasal 6 

Penetapan Status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri dengan cara 

Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III 

sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Presiden ini.  

BAB  IV 

TATA CARA PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA 

Pasal 7  

Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III wajib 

memenuhi syarat sebagai berikut:   

a.  umur Rumah Negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh negara atau 

sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara;  

b. status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c.  rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari 

instansi yang bersangkutan; 

d. penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10 

(sepuluh) tahun; 

e.  penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang 

bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah 

dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f.  penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara 

paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Negara 

Golongan III dengan ketentuan: karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut, 

kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap 

bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

g.  untuk Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun, sudah mempunyai perhimpunan 

penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.  

Pasal 8 

(1) Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III 

dilakukan berdasarkan permohonan penghuni.  

  5

 (2) Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah 

Negara Golongan III kepada pejabat eselon I  atau pejabat yang ditunjuk pada instansi 

yang bersangkutan.  

(3) Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk melakukan kajian terhadap usul Pengalihan 

Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana  

dimaksud  pada ayat (2) dengan memperhatikan : 

a.  statistik Rumah Negara yang ada; 

b.  jumlah Rumah Negara; dan 

c.  analisis kebutuhan Rumah Negara. 

(4) Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil kajian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan Instansi dengan melampirkan dokumen : 

a.  salinan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II; 

b.  salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II; 

c.  surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) 

Rumah Negara Golongan II dari instansi yang bersangkutan; dan 

d.  gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.  

(5) Berdasarkan kajian yang dilakukan pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Instansi yang bersangkutan 

mempertimbangkan usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II yang berdiri 

sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya 

menjadi Rumah Negara Golongan III.  

 (6) Pimpinan Instansi memberikan persetujuan  secara tertulis atas usul Pengalihan Status 

Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada  ayat (5).  

(7) Dalam hal Pimpinan Instansi menolak usul Pengalihan Status Rumah Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penolakan tersebut disampaikan kepada 

pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dengan disertai alasan 

penolakan.  

(8) Dalam hal usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara 

Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Rumah Susun, maka 

Pengalihan Status Rumah Negara tersebut diusulkan untuk satu Blok Rumah Susun.  

Pasal 9 

Berdasarkan persetujuan atas usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi 

Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pimpinan 

Instansi yang bersangkutan mengajukan permohonan Pengalihan Status Rumah Negara 

kepada Menteri, dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen sebagai 

berikut: 

a.  gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi; 

b.  salinan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II yang dilegalisir 

paling rendah oleh pejabat eselon II instansi yang bersangkutan; 

c.  salinan tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan tentang penguasaan 

tanah; 

d.  salinan keputusan otorisasi pembangunan rumah/surat keterangan perolehan dari 

instansi yang bersangkutan; 

e.  salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan membangun dari 

instansi yang bersangkutan; 

f.  salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II;  

g.  surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) 

Rumah Negara Golongan II dari instansi yang bersangkutan; 

 6 

h.  berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah yang dibuat oleh instansi yang 

bersangkutan;  

i.  surat keterangan dari instansi yang bersangkutan bahwa rumah dan tanahnya tidak 

dalam sengketa;  

j.  surat pernyataan kesanggupan membeli Rumah Negara oleh penghuni; dan 

k.  surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila Rumah Negara tersebut berdiri di 

atas tanah pihak lain.  

Pasal 10 

(1) Berdasarkan usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara 

Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri melakukan kajian 

berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

(2) Dalam hal Menteri menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 

menetapkan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III. 

(3) Dalam hal Menteri menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 

menyampaikan penolakan kepada Pimpinan Instansi yang mengusulkan disertai dengan 

alasan penolakan.  

 (4) Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Pimpinan Instansi 

yang bersangkutan.  

(5) Menteri menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan III sebagai barang milik negara 

yang berada dalam lingkup wewenangnya kepada Menteri Keuangan. 

(6) Berdasarkan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan III, Pimpinan Instansi 

yang bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar pengguna barang.  

(7) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada 

Menteri dan Menteri Keuangan.  

Pasal 11 

(1) Pimpinan Instansi yang bersangkutan dapat melakukan perubahan status Rumah Negara 

Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dengan ketentuan : 

a.  adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan/atau 

b.  sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.  

(2) Sebelum melakukan perubahan status  Rumah Negara Golongan I menjadi  Rumah 

Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi mengajukan 

permohonan pertimbangan teknis kepada Menteri dengan melampirkan :  

a.  surat keputusan adanya perubahan atau penggabungan organisasi dan/atau surat 

keputusan tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula; 

b.  jumlah rumah jabatan yang ada; 

c.  analisis kebutuhan rumah jabatan; 

d.  salinan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I; dan  

e.  gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi yang akan diusulkan 

perubahannya menjadi Rumah Negara Golongan II.  

(3) Menteri melakukan kajian atas permohonan Pimpinan Instansi yang bersangkutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan pertimbangan teknis.  

(4) Dalam pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberikan 

rekomendasi atas usul perubahan status  Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah 

Negara Golongan II. 

  7

(5) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan 

Instansi yang bersangkutan menetapkan perubahan status Rumah Negara Golongan I 

menjadi  Rumah Negara Golongan II.  

(6) Keputusan perubahan status  Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara 

Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tembusannya disampaikan kepada 

Menteri dan Menteri Keuangan. 

Pasal 12 

(1) Pimpinan Instansi yang bersangkutan dapat melakukan perubahan status Rumah Negara 

Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah 

jabatan dengan ketentuan harus secara teknis memenuhi syarat sebagai rumah jabatan 

berdasarkan tipe dan kelas Rumah Negara, serta tersedia rumah pengganti.  

(2) Penetapan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Instansi yang 

bersangkutan.  

(3) Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II menjadi  Rumah Negara 

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada 

Menteri dan Menteri Keuangan. 

BAB  V 

TATA CARA PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA 

Pasal 13 

(1) Menteri menyelenggarakan pengelolaan Rumah Negara Golongan III.  

(2) Permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III diajukan oleh penghuni sah 

kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi tempat bekerja atau 

instansi asal bekerja.  

(3) Menteri mengajukan permintaan persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan 

III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta atau tidak beserta tanahnya baik yang 

berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun kepada Menteri Keuangan dengan 

melampirkan daftar rekapitulasi Rumah Negara Golongan III yang diusulkan untuk 

dialihkan haknya kepada penghuni. 

(4) Menteri Keuangan memberikan persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

 (5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan 

keputusan Pengalihan Hak Rumah Negara  dan penetapan harga rumah beserta atau 

tidak beserta tanahnya berdasarkan penaksiran dan penilaian oleh panitia yang 

dibentuk Menteri. 

(6) Keputusan Pengalihan Hak Rumah Negara dan penetapan harga Rumah Negara Golongan 

III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tembusannya disampaikan kepada Menteri 

Keuangan dan Pimpinan Instansi yang bersangkutan. 

(7) Pengalihan Hak Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan 

cara sewa beli dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling 

singkat 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 8 

Pasal 14  

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan Pengalihan Hak Rumah Negara dan 

menandatangani surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Golongan III atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia. 

(2) Pembayaran harga Rumah Negara Golongan III secara angsuran disetor oleh penyewa 

beli ke rekening Kas Umum Negara.  

(3) Departemen Keuangan cq. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melaporkan hasil 

penerimaan negara dari pembayaran angsuran sewa beli  Rumah Negara Golongan III 

kepada Menteri dan Menteri Keuangan.  

Pasal 15  

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik 

rumah dan pelepasan hak atas tanah yang berdiri sendiri atau berupa Satuan Rumah 

Susun kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga 

tanahnya sesuai dengan perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (7).  

(2) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan 

pelepasan hak atas tanah yang berdiri sendiri atau berupa Satuan Rumah Susun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan hak untuk 

memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Menteri menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan III yang telah diserahkan hak 

milik rumahnya dan pelepasan hak atas tanahnya kepada Menteri Keuangan untuk 

dihapuskan dari daftar barang milik negara.  

(4) Tembusan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.  

Pasal 16 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis Penetapan Status, Pengalihan Status, dan 

Pengalihan Hak atas Rumah Negara diatur dengan Peraturan Menteri.  

BAB  VI 

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 17 

Permohonan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan 

III dan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara yang telah diajukan kepada Menteri 

sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini, diselesaikan menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pada saat permohonan tersebut diajukan.  

BAB  VII 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka:  

a.  Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status 

Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 

Tahun 1982; dan 

  9

b.  Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah 

Negeri;  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, segala peraturan pelaksanaan di bidang 

Rumah Negara yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Presiden ini.  

Pasal 20 

Peraturan Presiden ini muIai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal, 26 Pebruari 2008 

  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi Sekretariat Kabinet 

Bidang Hukum, 

ttd. 

Dr. Iman Santoso 

PP Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

 PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA  

PERATURAN PEMERlNTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2005 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERlNTAH 

NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbanga : a. bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penghunian, 

pengelolaan,pengalihan status dan pengalihan hak rumah yang dikuasai 

Negara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1994 tentang Rumah Negara sebagai pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengubah Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. 

Mengingat  :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 870 );  

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3469 ). 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA.  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 

tentang Rumah Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3573) 

diubah sebagai berikut:  

1.  Di antara ayat (2) dan ayat (3), ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 ayat 

yakni ayat (2a) dan ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 12  

(1)  Untuk menentukan golongan rumah negara dilakukan penetapan 

status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah 

Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III;  

(2) 

Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara 

Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 

pimpinan instansi yang bersangkutan;  

(2a) 

Setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rumah negara yang 

berada dibawah kewenangannya menjadi Rumah Negara Golongan I 

atau Rumah Negara Golongan II;  

(3) 

Penetapan status Rumah Negara Golongan III sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri;  

(3a) 

Rumah negara yang mempunyai fungsi seeara langsung melayani 

atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, 

sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan 

laboratorium/balai penelitian ditetapkan menjadi Rumah Negara 

Golongan I 

(4) 

Tata cara penetapan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 

diatur dengan Peraturan Presiden.  

2.  Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4), 

ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan 2 ayat yakni ayat (3a) dan ayat 

(4a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:  

                                                    Pasal 15 

(1)  Rumah negara yang dapat dialihkan statusnya hanya Rumah Negara 

Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.  

(2)  Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi 

Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah 

Jabatan  

(3)  Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil 

dan ABRI tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara 

Golongan III.  

(3a) Rumah Negara Golongan I yang golongannya tidak scsuai lagi karena 

adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi fungsi yang 

ditetapkan semula, dapat diubah status golongannya menjadi Rumah 

Negara Golongan II setelah mendapat pertimbangan Menteri;  

(4)  Rumah Negara Golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi 

Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

yang berdiri di atas tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status 

golongannya dari golongan II menjadi golongan III setelah mendapat 

izin dari pemegang hak atas tanah;  

(4a) Pengalihan status rumah negara yang berbentuk rumah susun dari 

golongan II menjadi golongan III dilakukan untuk satu blok rumah 

susun yang status tanahnya sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang 

berlaku;  

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan status sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (3a), (4), dan (4a) diatur dengan 

Peraturan Presiden.  

3.  Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yakni 

ayat (4a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 16  

(1)  Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara 

Golongan III.  

(2)  Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya 

kepada penghuni atas permohonan penghuni.  

(3)  Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya.  

(4)  Suami dan isteri yang masing-masing mendapat izin untuk menghuni 

rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 

pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

diberikan kepada salah satu dari suami dan isteri yang bersangkutan. 

(4a) Pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang telah memperoleh 

rumah dan/atau tanah dari negara, tidak dapat lagi mengajukan 

permohonan pengalihan hak atas rumah negara;  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak rumah negara 

tersebut pad a ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.  

4.  Ketentuan Pasal 17 ayat (1) angka 1 huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 

huruf c, angka 4 huruf c, angka 5 huruf c diubah dan setelah ayat (2) 

ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 17 berbunyi 

sebagai berikut:  

                                                     Pasal 17 

(1) Penghuni Rumah Negara Golongan III yang dapat mengajukan 

permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut :  

1.  Pegawai Negeri :  

a. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

tahun;  

b.  memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;  

c. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2.  Pensiunan pegawai negeri :  

a.  menerima pensiun dari Negara  

b.  memiliki Surat Izin Penghunian yang sah  

c. belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah clari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.  Janda/duda pegawai negeri :  

a.  masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang : 

1. almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya 

mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, 

atau  

2.  masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan 

jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda 

berjumlah sekurang-kurangnya10 (sepuluh) tahun 

b.  memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;  

c.  belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4.  Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai 

pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku :  

a.  masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;  

b.  memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;  

c.  belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5.  Pejabat negara, janda/duda pejabat negara :  

a.  masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;  

b.  memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;  

c.  belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rurnah 

dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

(2)  Apabila penghuni rumah negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak 

atas rumah negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang 

bersangkutan; 

  

(3)  Apabila pegawai/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka 

rumah negara kembali ke Negara.  

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

                                      Pasal 19 

(1)  Penghuni dalam yang dalam proses sewa bell sebagaimana dimaksud 

dalamPasal 18 disebabkan dari kewajiban pembayaran sewa beli 

rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a;  

(2) Penghunian atas rumah negara yang dalam proses sewa beli 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan sebagian 

atau seluruhnya kepada pihak lain oleh penghuni setelah mendapat 

izin Menteri  

                                             Pasal 20 

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(3a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :  

(1)  Taksiran harga Rumah Negara Golongan III berpedoman pada nilai 

biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan 

pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur 

bangunan.  

(2)  Penetapan taksiran harga tanah berpedoman pada Nilai Jual Obyek 

Pajak pada waktu penaksiran.  

(3) Harga Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta 

tanahnya dan rumah susun beserta tanahnya ditetapkan oleh Menteri 

berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia 

yang dibentuk Menteri.  

(3a) Penetapan harga rumah negara yang berbentuk rumah susun dan 

ganti rugi atas tanahnya ditetapkan berpedoman pada Nilai 

Perbandingan Proporsional ( NPP ) terhadap harga taksiran tanah dan 

bangunan;  

                                      Pasal 21 

Ket.entuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

(1) Harga Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (3) ditetapkan sebesar 50 % ( limapuluh perseratus ) 

dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia 

berdasarkan standar tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan 

golongan pegawai negeri;  

(2)  Harga Rumah Negara Golongan III yang tidak sesuai dengan standar 

tipe dan kelas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.  

                                             

                                                Pasal II 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.  

  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Juli 2005 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

                   ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggaI 20 Juli 2005 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA 

                Selaku 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA 

                    AD INTERIM, 

                              ttd 

              YUSRIL IHZA MAHENDRA  

  

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 64  

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Tata Usaha,  

    Sugiri, SH  

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2005 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA 

I. UMUM  

Peraturan Pemerintah Nomor 40  Tahun 1994 tentang Rumah Negara 

mengatur mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan 

status dan hak atas rumah negara sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.  

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai pemberian fasilitas 

berupa rumah bagi pegawai negeri dan  pejabat negara selama yang 

bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat pemerintah 

atau pejabat negara.  

Pengelolaan, pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai oleh 

negara berdasarkan peraturan  pemerintah tersebut ternyata belum berjalan 

sebagaimana mestinya, beberapa permasalahan masih muncul antara 

penghuni dan instansi diakibatkan belum lengkapnya aturan pengelolaannya, 

sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994.  

Dalam melaksanakan kesinambungan  pemenuhan kebutuhan rumah negara 

terhadap pegawai negeri maka pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 72 

Tahun 1957 tentang Penjualan Rumah  Negeri kepada pegawai negeri harus 

memperhatikan statistik rumah negara yang ada pada departemen / lembaga.  

Sehubungan dengan hal tersebut penjualan rumah negara harus dilakukan 

secara selektif dan hasil penjualan rumah negara digunakan untuk 

membangun kembali rumah baru bagi pegawai negeri.  

II.  PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 

    Angka 1. 

    Pasal 12 

         Ayat (1) 

                  Cukup Jelas. 

         Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan pimpinan instansi yang.bersangkutan adalah Menteri, 

Ketua Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Ketua Lembaga Departemen / 

Non Departemen yang setingkat dengan Menteri. 

         Ayat (2a) 

                  Cukup Jelas. 

         Ayat (3) 

                  Cukup Jelas. 

         Ayat (3a) 

Rumah negara yang mempunyai fungsi  secara langsung melayani atau 

terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, 

perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan laboratorium/balai 

penelitian yang sudah ditetapkan menjadi golongan II sebelum adanya 

Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan 

I. 

         Ayat (4) 

                  Cukup Jelas.  

    Angka 2 

    Pasal 15 

        Ayat (1) 

                Cukup Jelas 

        Ayat (2) 

                Cukup Jelas. 

        Ayat (3) 

                Cukup Jelas 

        Ayat (3a)  

a.  Yang dimaksud perubahan organisasi penggabungan atau 

perubahan instansi/departemen.  

b.  Yang dimaksud sudah tidak memenuhi fungsi semula adalah 

rumah jabatan yang tidak lagi menunjang pelaksanaan tugas 

jabatan seperti rumah jabatan struktural, penjaga pintu kereta api; 

piintu air, sekolah, puskesmas, dan balai yang tidak berfungsi lagi. 

c.  Yang dimaksud Rumah Negara Golongan II, termasuk yang 

berfungsi sebagai mess/asrama.  

 Ayat (4) 

                Izin dan pemegang hak atas tanah tidak otomatis merupakan   

               persetujuan pelepasan hak atas tanah tersebut. 

         

  Ayat (4a)  

Pengalihan status rumah negara dalam bentuk rumah susun harus 

dilakukan sekaligus dalam satu blok, hal ini dimaksudkan agar 

mempermudah dalam menghitung nilai perbandingan proporsional yang 

akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan besamya nilai sewa 

beli yang harus dibayar 

Yang dimaksud dengan status tanahnya sudah ditetapkan adalah :  

a.  Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai ketentuan 

perundang-undangan, seperti sertifikat hak pakai;  

b.  Dalam hal tanah tersebut belum bersertifikat, maka harus dibuat surat 

pemyataan kepemilikan  tanah yang ditetapkan oleh instansi dan 

tercatat dalam inventarisasi barang milik negara.  

         

         Ayat (5) 

                Cukup Jelas.  

           Angka 3 

    Pasal 16 

        Ayat (1) 

                Cukup Jelas. 

        Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan pengalihan hak atas rumah tanpa tanah adalah 

rumah milik instansi yang bersangkutan  sedangkan tanah milik pihak ketiga 

dalam hal ini, pengalihan haknya mengacu Pasal 15 ayat (4) beserta 

penjelasannya. 

        

 Ayat (3)  

Sengketa yang dimaksud misalnya :  

c.  a. Sengketa penghunian;  

d. Sengketa mengenai batas tanah;  

e. Kesalahan administrasi dan  atau teknis pada saat pengusulan 

pengalihan hak dari instansi yang bersangkutan. 

        Ayat (4) 

                Cukup Jelas. 

        Ayat (4a) 

                Cukup Jelas. 

        Ayat (5) 

                Cukup Jelas.  

    Angka 4 

    Pasal 17 

        Ayat (1) 

        Angka I 

            Huruf a 

                Cukup Jelas. 

            Huruf b 

                Cukup Jelas. 

            Huruf c  

Yang dimaksud belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah dari negara adalah berdasarkan antara lain :  

1.  Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 223 Tahun 1961 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap 

Milik Perseorangan Warga Negara Belanda;  

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

4355).  

3.  Peraturan Presidium Kabinet R.I. Nomor 2/Prk/1965tentang 

Penjualan Rumah-rumah Milik Perusahaan Negara;  

4.  Peraturan Presidium Kabinet Dwikora R.I. Nomor 5/Prk/1965 tentang 

Penegasan Status Rumah/Tanah  Kepunyaan Badan Hukum Yang 

Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya;  

5. Peraturan perundangan lainnya  sepanjang mengenai rumah negara 

yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah ini.' 

    Angka 2 

        Cukup Jelas. 

    Angka 3 

        Cukup Jelas. 

    Angka 4 

        Cukup Jelas. 

    Angka 5 

        Cukup Jelas. 

    Ayat (2) 

        Cukup Jelas. 

    Ayat (3) 

        Yang dimaksud dengan anak sah adalah dan/atau anak angkat dari hasil 

adopsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Angka 5 

    Pasal 19 

        Cukup Jelas. 

    Angka 6 

    Pasal 20 

        Cukup Jelas. 

    Angka 7 

    Pasal 21 

        Ayat (1)  

Standar tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan 

mengikuti ketentuan yang  diatur dalam Peraturan Menteri tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunau Gedung Negara. 

        Ayat (2) 

                Cukup Jelas.  

Pasal II  

    Cukup Jelas (1)  

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4515